SENYAWAINDONESIA.COM, SOPPENG — Calon Bupati Soppeng nomor urut 1, Andi Mapparemma, menuduh sejumlah aparat desa di Soppeng memanfaatkan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menekan penerima manfaat demi kepentingan politik.
Hal ini diungkapkan Andi Mapparemma saat debat pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng di Hotel Novotel, Jumat (8/11/2024).
“DTKS ini sering dijadikan sebagai alat politik oleh aparat desa untuk menekan penerima agar mengikuti kemauan mereka,” ujar Andi Mapparemma.
Andi Mapparemma menilai kondisi saat ini penuh dengan intimidasi terhadap masyarakat.
“Intimidasi terhadap penerima terus terjadi sampai sekarang dengan tekanan agar mereka mengikuti aturan dan kemauan dari pihak pemerintah desa,” tegasnya.
Tudingan tersebut langsung dibantah oleh sejumlah aparat desa.
Mereka menyatakan bahwa DTKS dibuat dengan syarat-syarat yang ketat dan regulasinya jelas.
“Tak ada dari kami (aparat desa) yang berani bertindak curang seperti itu,” kata seorang sekretaris desa di Kecamatan Marioriawa.
Mengenai tudingan adanya tekanan, aparat desa menyatakan hal itu adalah fitnah jika dijustifikasi secara menyeluruh.
“Mungkin ada oknum aparat desa, tetapi saya yakin mayoritas kepala desa dan aparat desa lainnya tak akan berani melakukan itu,” tegasnya.
Mereka juga mengingatkan bahwa saat ini sangat beresiko bermain politik di tengah pengawasan publik lewat media sosial yang ketat, apalagi dengan aparat penegak hukum yang makin ketat memeriksa.
“Jadi, kami meminta tuduhan itu jangan membuat kami tambah berada di posisi sulit,” tukasnya.
